kebijakan perikanan. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. kebijakan perikanan

A Fauzi. Terbit pertamakali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan. dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apakah dari anggaran belanja, atau dari PNBP (pendapatan Negara bukan pajak) yang didorong dari kebijakan perikanan terukur?” ungkap dia kepada Mongabay, Kamis (17/3/2022). Penulis juga memaparkan kajian kebijakan dan pengelolaan perikanan baik dalam perspektif teoretis maupun empiris dan memberikan contoh-contoh yang mudah diikuti serta bahan diskusi dan latihan untuk menstimulasi pemikiran mengenai ekonomi perikanan. JAKARTA, (1/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap sebesar 1,26 triliun. 130 App. Meski Pulau Rempang batal dikosongkan pada Kamis (28/9) seperti rencana awal pemerintah, masyarakat di Kampung Pasir Panjang, Sembulang mengaku. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 000 per eksernplar untuk pribadi (personal), Rp 130. Laut Indonesia pertama kali diatur melalui ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. Poros Maritim Dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru. admin Monday, 18-09-2023 12:35 ; Berita Provinsi Sampaikan Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan, Potensi Komoditas Ekspor Terus Digenjot. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap. Penggaraman / Pengeringan 39,54 2. Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka. 11 September 2023. Arah Kebijakan Fiskal, Pokok -pokok Kebijakan Belanja K/L TA 2024 dan Pokok pokok. Perikanan harus dikelola untuk membatasi dampaknya terhadap ekosistem ke tingkat yang dapat diterima;. Usaha Budidaya Jumlah judul Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Judul) 2 Subdit. Kebijakan pengelolaan budidaya ikan dalam KJA berkelanjutan di Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat. Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. Pi, M. Oleh Presiden Joko Widodo konsep ini dicanangkan pada. 4. SSCNBKN. potensi perhubungan laut; 6. Mimpi tersebut akan dimulai 2023 ini melalui kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota Untuk mewujudkan masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi, maka kebijakan PIT harus didukung penuh dengan kebijakan pemberantasan dan. c. Menteri Trenggono Lantik Tornanda Syaifullah Jadi Irjen KKP. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Rencana Aksi ditetapkan untuk 5 (lima) tahun. Yuningsih Biaya penulisan MARINE FISHERIES: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut sebesar Rp. kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan; b. Jurnal KebijakanPerikanan Indonesiaadalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum daratan. A. 2023/No. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mendaftar pada situs Menunggu proses administrasi dari administrator. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. Kebijakan pengelolaan perikanan laut berbasis pembagian spasial seperti WPP dapat dijadikan sebagai referensi dasar yang mengatur penggunaan alat tangkap yang berkelanjutan di masing-masing WPP. Perikanan = semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (UU No. 4. Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 2, Nomor 1, Februari 2017, hlm. 10/PERMEN-KP/2020, BN. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. Tokyo. 2 dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. 243: 2010: Valuasi ekonomi dan penilaian kerusakan sumber daya alam dan. 1,36. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf. Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya. 3. Wudianto, M. , Wudianto & B. (2014). 0 International License. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA. 6 Industrialisasi Kelautan dan. kebijakan perikanan. 6 Jumlah draf peraturan perundang-undangan perbenihan perikanan budidaya 1 1CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021. Kebijakan Perikanan Lebih Tangkap. 3. id. Yudi mengamini bahwa data estimasi potensi sumber daya ikan sangat penting untuk tata kelola perikanan berkelanjutan, apalagi KKP akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur. Kebijakan (policy) merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society). Jumlah dan ukuran kapal 5. perikanan laut sangat besar tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih rendah. Budidaya perikanan mencakup seluruh organisme tersebut. Kebijakan KKP masih belum efektif di lapangan, seperti masih ada polemik alat tangkap cantrang, kredit perikanan nelayan kecil, serta eksploitasi rajungan dan. (1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat. Jurnal ini menyajikan analisis dan. 2020. Kebijakan Perikanan Berkelanjutan Harus Berbasis Bukti. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautandan perikanan. Dr. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. Untuk mengetahui kondisi di lapangan. P-ISSN : 19796366 | E-ISSN : 25026550. kontribusi sektor kelautan; 8. 3. Melakukan pembenahan institusi ekonomi seperti konsolidasi kelom-pok tani hamparan, KUD dan kope-rasi pertanian lainnya, sistem penyu-luhan dengan program andalannyaPerikanan atau Usaha Pergaraman. Nomor 31 Tahun 2004 t entang Perikanan. Sumber : Penjelasan. Kebijakan sangat dibutuhkan. Glosarium. 2. 04 Mei 2020. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan. Korea Selatan dan AS merupakan negara yang paling agresif merilis kebijakan,3. Medan Merdeka Timur No. Mekanisasi dan Research, (2). Saat ini, beberapa aturan tengah disusun untuk mengimplementasi kebijakan baru tersebut. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). Pengembangan kebijakan pembangunan daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Teluk Jakarta Secara Berkelanjutan. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. Enam keiretsu utama terdiri dari grup Mitsubishi, Sumitomo,. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. 3 Nomor 31 Tahun 2004 t entang Perikanan. Bagi Nelayan. go. Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu pengaturan Kebijakan Subsidi Bidang Perikanan dalam rangka peran strategis Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat Nelayan guna menunjang visi Kabupaten Wakatobi; b. Pengawasan e. Selasa, 24 November 2020 Peringati Hari Ikan Nasional, Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya Bagikan Menu Makan Ikan untuk Santri. Oktavianto P. Peningkatan Produksi dan Produktivitas. Authors :. Bambang Sumiono, M. Pertanian, kehutanan, dan perikanan (bahasa Jepang: 農林水産, nōrinsuisan) membentuk sektor utama industri dari ekonomi Jepang bersama dengan industri pertambangan Jepang, tetapi semua itu hanya menyumbang 1,3% dari produk nasional bruto. Beleid tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UUCK) yang sebelumnya telah disahkan. EAFM 11 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. b. id. Terbit pertamakali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan. JAKARTA -- Regulasi pemerintah terkait kebijakan kelautan dan perikanan dianggap tidak memihak masyarakat bahari serta nelayan, melainkan kepentingan. Terbit pertamakali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan. Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan salah satu kebijakan yang membutuhkan kajian collaborative governance. dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam, PLTA, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Akademisi, Perbankan, Pengusaha Pariwisata, LSM, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, Pemerintahan Nagari. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2. Manfaat 1. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 000 kapal dan perahu di Sumbar yang. Data hasil tangkapan yang akurat dan. Analisis Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT): Studi Kasus SKPT Morotai: PELABUHAN: Maulidia Putri Azuningrum: 2021: Model Rencana Darurat atas Kegagalan Operasi pada Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM): Studi Kasus TBBM Wayame:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Sebagai bahan pertimbangan dan Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia adalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum dara tan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia is. Putri, Hertria Maharani dkk. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Natuna (7/1) - Menteri Kelautan dan Perikanan. Perairan umum daratan berperan penting sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber ekonomi masyarakat, sumber lapangan kerja, sumber plasma nutfah dan genetik, sumber devisa dan pendapatan asli daerah, serta obyek wisata alam (ecoturism). BE di bidang perikanan budidaya masih harus diperkaya dengan kerangka kebijakan kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya ketersediaan teknologi perikanan budidaya yang prospektif, peningkatan sumberdaya manusia, sosialisasi konsepsi BE, dan penerapan perikanan budidaya yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip BE. akibatnya bagi nelayan lain, atau Gramedia. Pengembangan agribisnis harus mampu meningkatkan aktivitas pedesaan. Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Sedangkan perikanan tangkap telah lama dilakukan oleh masyarakat pesisir, wa-laupun dalam usahanya tersebut masih meng- gunakan teknologi, armada dan alat tangkapKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional teknis. In 2008, the frequency of publication to four times, namely in. Kebijakan prosedural, adalah kebijakan yang mengatur bagaimana kebijakan. Kajian bioekonomi yang dikembangkan ini akan memperluas pemahaman tentang pengelolaan perikanan berbasis ekosistem serta mendukung pengambilan kebijakan melalui kebijakan perikanan udang berbasis sains (science-based policy) di perairan Aru-Arafura. KebijakanKebijakan Pemerintah Jepang pada masa Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan swastanisasi Japan Post. Tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan erat dengan ketahanan pangan, hal ini bukan merupakan hal baru bagi Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Direktur Pengawasan Sumber Daya Laut, Kementerian Kealuatan dan Perikanan; 2. Definisidaya perikanan laut di Indonesia 3. ikan (sekitar 2000 jenis) dan potensi. Celakanya, draf kebijakan perikanan terukur lebih berorientasi ekspor untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebesar Rp12 triliun hingga 2024. ), DAN. kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan demi mewujudkan Indonesia maju melalui peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang. Datang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau UPT di lokasi terdekat. Bantuan pemerintah bagi komunitas nelayan adalah kebijakan prioritas yang umum Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan. Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Indonesia Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. ISBN: (978-623-6464-37-3) Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ini disusun dan dipublikasikan sebagai bentuk dukungan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa sumbangan pemikiran serta hasil kajian terkait dengan permasalahan serta langkah kebijakan yang. 1. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMENu0002KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1137),. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan APP Sinar Mas melakukan kerjasama strategis untuk memajukan program Desa. EKONOMI PERIKANAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DISUSUN OLEH : Indri Novita Artasasta (135080300111041) T1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 BAB I 1 PENDAHULUAN 1. Pertama, Implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan,. Paradigma baru pembangunan perikanan, dalam hal ini perikanan laut, bukan hanya semata-Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. "Ini menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pengungkit ekonomi sekaligus peluang di. Pertanian Biaya Rendah, (3). Buku ini membahas, mendiskusikan dan melakukan simulasi tahapan persiapan, perumusan, analisis situasi, formulasi hingga evaluasi strategi bisnis perikanan, dan juga aplikasi portfolio. Jurnal KebijakanPerikanan Indonesiaadalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum daratan. Perikanan Meningkat Rekomendasi Kebijakan Dimanfaatkan SS. Potensi dampak lingkungan dari pengolahan industri hasil perikanan meliputi gas rumah kaca (GRK), asidifikasi dan eutrofikasi. . Basir, 2005, Scemnario Modelling Kebijakan Reklamasi Kawasan pantura Terhadap Sosial Ekonomi Mastyarakat NBelayan (Studi Kasus di Kecamatan Penjaringan DKI Jakarta). Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia, dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dollar AS per tahun. 169-174, ISSN: 2527-6395 Fauzi, Akhmad. Pemerintah juga telah mengeluarkan. 6 BAB I PENDAHULUAN 1. “Membenahi Sistem Manajemen Perikanan Tangkap”. 178 ha. 254 unit/tahun. Mengukur Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Peraturan Menteri. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu: KEDAULATAN. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Lakudo, Abdul Hamid, FPIK Universitas Halu Oleo, Indonesia. AFP, Reuters, Pemerintah Indonesia. Gambaran umum dari hasil analisis dampak lingkungan pada industri pengolahan hasil perikanan akan dijelaskan pada studi literatur ini. Pi, M. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil ini adalah bahwa kebijakan untuk pengembangan perikanan di Provinsi Bali perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya peningkatan ekspor, yang difokuskan pada tiga empat komoditas, yaitu tuna, tongkol, cakalang, dan mutiara. Ima Kusumanti, S. kkp. Dr. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Maksud dari Kebijakan Penyuluhan Perikanan yaitu dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian dan penyuluhan kehutanan. Terbit pertamakali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan. 43 . INDEXED BY. Engineering analysis 4. 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan(WCS, Manajemen dan Kebijakan Perikanan Laut) Editor Teknis: Didin Komarudin, S. PP ini mengatur mengenai : 1) perubahan status zona inti; 2) kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut; 3) pengelolaan sumber daya ikan; 4) Standar Mutu Hasil Perikanan; 5) penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara. 1Divisi Manajemen Sumberdaya Perikanan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Kebijakan perikanan tangkap saat ini secara umum menggunakan pendekatan pembatasan input, dirnana diatur alat tangkapnya, jenis dan besar kapalnya, dan zonasinya. Pi, M. Terpisah, Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan Hikmayani mengatakan. Jakarta, 15 Maret 2022. 47-58 Accred : Sinta 2 KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KINERJA BELAJAR TARUNA PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERIKANAN POLITEKNIK AUP SELAMA PANDEMI COVID-19dalam kebijakan kelautandan perikanan. Serta Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan dapat dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik. menpan. selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah negara. daya ikan yang besar, baik potensi lahan. 10(2): 107-128. 000 per tahun atau Rp. 2. Keywords SWOT ekspor keberlanjutan kebijakan kelautan dan perikanan kelembagaan kinerja mangrove minapolitan moratorium nelayan nelayan skala kecil pelabuhan perikanan pengelolaan perairan umum daratan perikanan perikanan tangkap persepsi pesisir strategi strategi pengembangan. masalah sosial ekonomi; 11. ikan (sekitar 2000 jenis) dan potensi. Peta tematik dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mencakup 7 (tujuh) tema, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Di Indonesia, perkembangan peraturan mengenai laut pada dasarnya sejalan dengan hukum laut internasional. Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. Excessive fishing capacity. Dinas Peternakan dan Perikanan (2014) mengungkapkan Produksi ikan hias air tawar pada Kabupaten Bogor tahun 2014 mencapai 235.